Berita dan Kegiatan

Update Aplikasi GPP 2020 Versi 14.0 Per Tanggal 13 Mei 2020

Perbaikan tersebut mencakup :

  • Perubahan Filter Daftar Tunjangan Jabatan yang Tidak Berhak mendapatkan THR 2020Perubahan Filter Daftar Tunjangan Jabatan yang Tidak Berhak mendapatkan THR 2020 di bawah ini adalah sebagai berikut:
    NoKode JabatanNama JabatanFilter pada Aplikasi GPP( s.d GPP Versi 13 .0)Filter pada Aplikasi GPPVersi 14.0
    106901Guru BesarBerhakTidak Berhak
    206941Guru besar sebagai Pembantu Ketua/Pembantu DirekturBerhakTidak Berhak
    310601TB –  Guru BesarBerhakTidak Berhak
    410612TB – Guru Besar sbg Pembantu Ketua/Pembantu DirekturBerhakTidak Berhak
    506932Lektor Kepala sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi /Dir. Poltek/ Dir.AkademiTidak BerhakBerhak
    606933Lektor sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi /Dir. Poltek/ Dir.AkademiTidak BerhakBerhak
    710610TB – Lektor Kepala sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Dir. Poltek/Dir. AkademiTidak BerhakBerhak
    810611TB – Lektor sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Dir. Poltek/Dir. AkademiTidak BerhakBerhak
    • Penambahan validasi Perhitungan THR untuk Pegawai yang di Pekerjakan satker baru

    PENJELASAN HAKIM DAN DOSEN

    • Hakim Madya Utama/Kolonel

    1. Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2020 dan PMK No. 49/PMK.05/2020. Jabatan  Hakim yang diberikan THR Tahun 2020 adalah Hakim dalam jabatan Hakim Madya Muda kebawah, atau hakim dengan pangkat Kolonel kebawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
    2. Selanjutnya berdasarkan tabel referensi Daftar Tunjangan Jabatan Hakim Madya Utama/Kolonel pada Pengadilan Tk. Pertama Kls IA/Dilmil Tipe A dan Hakim Madya Utama/Kolonel pada Pengadilan Tk. Pertama Kls IB/Dilmil Tipe B berada dalam 1 (satu) referensi.
    3. Atas hal tersebut, PPABP berperan untuk mengeluarkan dari daftar gaji apabila terdapat Hakim Madya Utama yang masih muncul dalam daftar gaji satker

    • Dosen yang mendapat Tugas Tambahan
    1. Sesuai dengan Pasal 3 PP Tahun 2020, PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang diberikan THR adalah PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri dalam jabatan administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator ke bawah
    2. Selanjutnya untuk dosen yang mendapatkan tugas tambahan dalam table referensi yaitu Lektor Kepala sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi /Dir. Poltek/ Dir.Akademi, dan Lektor sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi /Dir. Poltek/ Dir.Akademi dibuka filternya.
    3. Hal tersebut dikarenakan terdapat tugas tambahan Dosen sebagai Direktur Politeknik yang tipe Politeknik-nya setingkat Jabatan Administrator (Eselon III).
    4. Atas hal tersebut, PPABP berperan untuk mengeluarkan dari daftar gaji apabila terdapat Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi /Dir. Poltek/ Dir.Akademi yang masih muncul dalam daftar gaji satker namun tidak berhak memperoleh THR karena jabatannya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II ke atas.
    5. Namun apabila tipe Politeknik setingkat Jabatan administrator (Eselon III), maka Lektor Kepala/Lektor yang mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik tersebut berhak menerima THR.
    6. Apakah guru besar yang tidak diberikan tugas tambahan sebagai pejabat struktural pada Perguruan Tinggi berhak menerima THR tahun 2020? Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2013 serta Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 Guru Besar merupakan Jabatan Fungsional tertinggi sehingga tidak berhak menerima THR tahun 2020.

error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia