Berita dan Kegiatan

Program PEN

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020

Download PP 23 tahun 2020
Tujuan Program PEN :

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat ‘memperpanjang nafas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Dari Mana Modal Program PEN?
  1. BELANJA NEGARA : Antara lain untuk Subsidi Bunga UMKM melalui lembaga keuangan
  2. PENEMPATAN DANA : Untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi
  3. PENJAMINAN : Untuk kredit modal kerja
  4. PENYERTAAN MODAL NEGARA : Untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus
  5. INVESTASI PEMERINTAH : Untuk modal kerja
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL BERI PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PULIHKAN EKONOMI, kok bisa?

Ekonomi bergerak karena ada 2 kekuatan, permintaan (demand) dan penawaran (supply). Konsumsi dan produksi. Namun, pandemi Covid-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia pada 2 sisi itu. Pembatasan sosial telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi. Karena itu, Pemerintah menyiapkan program PEN untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Tak hanya dari sisi produksi, namun juga konsumsi.

Sampai saat ini, konsumsi rumah tangga adalah penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjaga konsumsi berarti menjaga daya beli masyarakat. Maka, lewat bantuan sosial, pemerintah mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Perlindungan sosial diberikan melalui program PEN (demand side). Total Rp203,9 T disiapkan Pemerintah untuk program perlindungan sosial dan Rp1,3T untuk insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Apa saja program bantuan sosial ini?
  1. Program Keluarga Harapan dengan anggaran sebesar Rp37,4 T
  2. Kartu Sembako dengan anggaran sebesar Rp43,6 T
  3. Diskon Listrik dengan anggaran sebesar Rp6,9 T
  4. Bansos Tunai Non-Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp32,4 T
  5. Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp6,8 T
  6. BLT Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp31,8 T
  7. Kartu Pra Kerja dengan anggaran sebesar Rp20 T
  8. Logistik/Pangan/Sembako dengan anggaran sebesar Rp25 T

Dengan perlindungan sosial, diharapkan sisi konsumsi bisa kembali. Karena, kebijakan mendorong sisi produksi (supply side) tak akan efektif jika permintaan (konsumsi) masih melemah. Itulah kenapa perlindungan sosial juga pulihkan ekonomi Indonesia.

Dukungan Untuk Dunia Usaha
  • UMKM
    1. Subsidi Bunga : Rp34,15 T
    2. Insentif Pajak : Rp28,06 T (PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP)
    3. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM : Rp6 T
  • BUMN
    1. Penyertaan Modal Negara
    2. Pembayaran kompensasi
    3. Talangan (investasi) modal kerja
    4. Dukungan lain: optimalisasi BMN, Pelunasan Tagihan, Loss Limit Penjaminan, Penundaan Dividen, Penjaminan Pemerintah, Pembayaran Talangan Tanak Proyek Strategis Nasional (PSN)
  • KORPORASI
    1. Insentif Pajak : Rp34,95 T (bebas PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN)
    2. Penempatan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM : Rp35 T
Stimulus Kredit UMKM (Rp34,15 T)

Subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan yang terdiri dari :

  1. Rp27,26 T : melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan
    • Untuk Usaha Mikro & Kecil : Penundaan angsuran & subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya
    • Untuk Usaha Menengah : penundaan angsuran & subsidi bunga 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya
  2. Rp6,40 T : melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian
    • Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan
  3. Rp0,49 T : melalui online, koperasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda
    • Subsidi bunga 6% selama 6 bulan

error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia