Berita dan Kegiatan

Modul Pembayaran

JENIS DOKUMEN PEMBAYARAN (Jenis SPP) :

111  Non Gaji Kontraktual – Pembayaran TERMIN Kontrak (selain Uang Muka Kontrak dan Release Retensi)

115  Uang Muka Kontrak – Pembayaran Uang Muka Pelaksanaan Kegiatan Perikatan / Kontraktual

116  Release retensi –  Pembayaran Permintaan Kembali atas retensi/jaminan pelaksanaan kegiatan terkait kontrak pengadaan barang/jasa

121  APD PL – Permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.

122  APD PP – Permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.

211  GAJI INDUK  – Pembayaran gaji rutin bulanan kepada aparatur negara

221  GAJI LAINNYA  – Pembayaran uang makan,lembur dan yg sejenis

222  KEKURANGAN GAJI  – Pembayaran Hak  Gaji Pegawai yang  belum dibayar  di Gaji Induk atau Gaji susulan

223  GAJI SUSULAN  – Pembayaran gaji pegawai sebagai susulan atas Gaji Induk yang sudah terlanjur diterbitkan dan belum mencantumkan penerima tertentu

231  NON GAJI  – Pembayaran yang dilakukan langsung  kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran

232  SPM IJP  – Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan kepada PT POS Indonesia (Persero)

233  SPM-IB-PAJAK  – Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak

235  SPM-IB-BC  – Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai

236  SPM-IB-BPHTB  – Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak

237  LS Banyak Penerima  – Pembayaran langsung kepada penerima , yang jumlah penerimanya lebih dari 1(satu) penerima hak.

234  SPM-IB-PBB  – Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak

311  UP  –  uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker ,atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung

312  UP KP  – uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

313  GUP  –  pertanggungjawaban atas UP

314  GUP NIHIL  –  pertanggungjawaban atas UP, yang diperhitungkan langsung sebagai pengembalian atas Uang Persedian.

315  GUP KP  –  pertanggungjawaban atas TUP.

321  TUP  –  uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan

322  GANTI TUP NIHIL  –  pertanggungjawaban atas TUP.

411  SPM-KP-PAJAK  – Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

412  SPM-KP-PBB  – Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

413  SPM-KP-BPHTB  -Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

414  SPM-P-BMDAB  -Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga.

415  SPM-P-BMC  – Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

415  SPM-P-BMC  – Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

431  SPMKC  – Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda.

432  SPMKPE  – pembayaran Kembali Pungutan Ekspor

433  SPMKBK  – Pembayaran Kembali Bea Keluar  dan/atau Denda Administrasi.

511  PENGESAHAN BLU  – Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

512  PENGESAHAN HIBAH (SP2HL)  – Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

513  PENGESAHAN PENGEMBALIAN HIBAH (SP4HL)  – Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung

514  MPHL BJS  – Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

541  BM DTP  – Pelaksanaan Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

542  P DTP  – Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

611  PENGEMBALIAN BELANJA

ALUR DATA SPM REGULER

ALUR DATA SPM PENGESAHAN & PENGEMBALIAN

ALUR DATA SPM PENGESAHAN BLU

ALUR PROSES SPP BERDASAR PERAN/ROLE USER

  1. OPERATOR
    1. Rekam SPP
    2. Cetak SPP
  2. VALIDATOR
    1. Periksa Kesesuain Hardcopy dibanding Softcopy
    2. Persetujuan SPP
    3. Pembuatan ADK-PMRT /SPP
  3. OPERATOR
    1. Upload ADK-PMRT/SPP ke Portal Konverter
    2. Unduh Nomor Invoice dari Portal Konverter
    3. Catat / Upload Nomor Invoice di Aplikasi SAKTI

ALUR PROSES SPM BERDASAR PERAN/ROLE USER

  1. OPERATOR
    1. Cetak SPM
  2. APPROVER
    1. Periksa Kesesuain Hardcopy dibanding Softcopy
    2. Persetujuan SPM
    3. Pembuatan ADK-PMRT /SPM
  3. OPERATOR
    1. Upload ADK-PMRT/SPM ke Portal Konverter
    2. Kirim Hardopy ke KPPN / SPAN
    3. Catat / Upload Nomor SP2D di Aplikasi SAKTI

STATUS DATA SPM (pada menu Monitoring Status)

Baru  : Data SPP yang terbentuk saat operator  melakukan proses simpan di menu Rekam SPP

Cetak SPP : Data SPP yang sudah diproses Cetak oleh operator

Batal SPP  : Data SPP yang tidak disetujui oleh Validator / PPK

Setuju SPP : Data SPP yang disetujui oleh Validator / PPK

ADK SPP  : Data SPP yang sudah dibuat ADK oleh Validator / PPK

Batal ADK SPP : Data SPP yang sudah dibuat ADK tetapi dibatalkan Oleh Validator / PPK

Upload NTT : Data SPP yang sudah mendapat nomor invoice dari SPAN/PORTAL SPAN, Dan sudah dicatat / diupload nomor invoice tersebit di aplikasi SAKTI

Cetak SPM : Data SPP yang sudah dicetak SPM

Batal SPM : Data SPM yang tidak disetujui oleh PPSPM

Setuju SPM : Data SPM  yang disetujui oleh PPSPM

ADK SPM  : Data SPM yang sudah dibuat ADK oleh Approver/PPSPM

Batal ADK SPM : Data SPM yang sudah dibuat ADK, tetapi dibatalkan oleh Approver/PPSPM

Upload SP2D : Data SPM yang sudah mendapat nomor SP2D dan sudah dicatat / upload Nomor SP2D tersebut di aplikasi SAKTI


error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia