KPPN Bandung 2.
Jl. PHH. Mustofa No. 37
Bandung 40286

022-7213401
022-7205931
info@kppnbandung2.com
IT Web 0821-2663-6933
Senin - Jumat 8.00 - 18.00
Minggu TUTUP

Frequently Asked Question

KPPN Bandung II dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran dan mulai beroperasi pada tanggal 17 Mei 1984. Pada tahun 2001 Departemen Keuangan melakukan reorganisasi yang berakibat pada penutupan KPPN Bandung II terhitung mulai tanggal 01 Januari 2002 dan operasional pelayanan pencairan dana digabungkan dengan KPPN Bandung I. Sejalan dengan pelaksanaan reorganisasi untuk kesekian kalinya di Departemen Keuangan dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-214/KMK.01/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, maka dibuka kembali KPPN Bandung II yang secara resmi mulai beroperasi pada bulan Juli 2005. Sebagai wujud konkrit reformasi birokrasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-172/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007, maka dibentuklah KPPN Percontohan dan salah satunya adalah KPPN Bandung II. KPPN Percontohan Bandung II mulai beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Juli 2007 dengan merubah paradigma layanan sektor publik yaitu dengan memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, tanpa biaya, dan dengan proses pekerjaan yang transparan.
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara merupakan salah satu syarat pengajuan Lembar Pertanggungjawaban Bendahara. Untuk mendapatkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara, Satuan Kerja harus mengajukan konfirmasi ke KPPN.
Sesuai dengan PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, berikut syarat dan kelengkapan pengajuan Konfirmasi Setoran ke KPPN:
  • Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
  • Rekapitulasi daftar setoran penerimaan Negara
  • ADK Konfirmasi setoran penerimaan Negara
  • Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan
Satuan kerja dapat melakukan konfirmasi dengan cara:
  1. Datang langsung ke KPPN dengan membawa persyaratan dan dokumen yang lengkap.
  2. Mengirimkan dokumen yang lengkap ke email pakosasi.bdg2@gmail.com
Billing Code digunakan untuk mencari data yang tidak muncul (N/A) pada proses konfirmasi di OM-SPAN Dengan cara:
  1. Buka modul penerimaan pada aplikasi OM-SPAN
  2. Pilih Konfirmasi Penerimaan
  3. Isikan kolom Billing Code sesuai dengan transaksi yang ingin dicari
  4. Klik Kirim
Hal tersebut terjadi kemungkinan karena kombinasi antara NTPN, kode akun, dan nominal masih salah. Walaupun NTPN sudah benar, namun kode akun atau nominal masih salah, maka hasil konfirmasi tetap N/A. Dalam hal NTPN tidak ditemukan saat dicari pada menu Konfirmasi Penerimaan, maka user dapat menggunakan billing code untuk mencari data.
Pada T.A 2019 KPPN Bandung II mewajibkan semua satker menyerahkan ADK dalam format SAS, namun pada T.A 2020 seluruh KPPN menggunakan aplikasi baru yang mengharuskan KPPN menginput data dalam format Non-SAS. Karena hal ini, KPPN juga mewajibkan satker untuk menyerahkan ADK dalam format Non SAS.
Kode NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) biasanya diterakan pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau bisa juga dicetak dengan kertas tersendiri. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak akan diakui sebagai bukti pembayaran yang sah oleh Kantor Pelayanan Pajak apabila telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Sehingga apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi, maka harus memastikan apakah telah diberikan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).