Berita dan Kegiatan

Evaluasi Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni dengan Mekanisme Letter of Credit (L/C)

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni terbit karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembukaan L/C yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan pencatatan serta pelaporan dana transaksi L/C dimaksud.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya pencairan dana RM melalui penerbitan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme L/C kepada Pihak Ketiga di luar negeri dari Satker BATAN pada tahun 2013, sedangkan peraturan yang mengatur mekanisme tersebut belum ada.

Walaupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 63 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran atas perjanjian pengadaan barang/ jasa menggunakan valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni diatur lebih lanjut dengan PMK, namun Tim Auditor BPK tetap membutuhkan petunjuk teknis dengan menerbitkan PMK tentang mekanisme pembayaran valuta asing yang dananya bersumber dari RM melalui mekanisme L/C.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri yang mengatur 5 (lima) mekanisme penarikan dana yaitu Transfer ke RKUN, Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus (Reksus), Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Finacing) dan L/C, namun tidak mengatur untuk mekanisme L/C yang dananya bersumber dari RM. Peraturan tersebut hanya mengatur Penarikan Pinjaman/ Hibah dari Luar Negeri. Namun, dasar rancangan PMK Nomor 263/PMK.05/2015 dengan mekanisme L/C adalah PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 63 ayat (3) dengan merujuk kepada PMK Nomor 84/PMK.05/2015.

B. Ruang Lingkup

PMK Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni secara umum berisi tentang pembayaran valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni dengan mekanisme L/C dan Non L/C, namun dalam pembahasan pada artikel ini hanya dibatasi pada pembayaran dengan mekanisme L/C.

C. Alur Pembukaan dan Pembayaran dengan L/C dengan RM

Pengertian Letter of Credit atau L/C menurut PMK Nomor 84/PMK.05/2015 dan PMK Nomor 263/PMK.05/2015 adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/ supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

L/C ini merupakan sebuah pembayaran internasional yang sudah biasa dilakukan oleh para eksportir/ importir besar dalam dunia perdagangan luar negeri. Salah satu manfaat pentingnya adalah untuk melindungi kedua belah pihak (importir dan eksportir) dalam melakukan suatu kerja sama yang dapat dilindungi oleh suatu bank yang ditunjuk sebagai mitranya. Selain itu, manfaat dari pembayaran melalui L/C ini adalah untuk memudahkan mekanisme di setiap transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

C.a. Alur Pembukaan L/C

Sebelum dilakukan pembayaran dengan mekanisme L/C, maka KPA/ Satker harus melakukan pembukaan L/C kepada Bank Indonesia (BI) melalui KPPN KPH dengan alur seperti gambar diatas.
1. Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan L/C oleh KPA/Satker ke KPPN KPH dilampiri dokumen sebagai berikut:
a. ringkasan Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (PKPBJ);
b. daftar barang/jasa yang dikontrakkan;
c. surat pernyataan dari KPA bahwa PKPBJ mensyaratkan pembukaan L/C
d. arsip data komputer (ADK) data supplier dan data kontrak.

2. Proses persetujuan pembukaan L/C pada KPPN KPH biasanya terbit dalam waktu 1 hari kerja dengan memeriksa ketersediaan pagu  DIPA-nya. Jika tidak ada/ kurang pada alokasi pagu DIPA, maka KPPN KPH akan melakukan konfrimasi kepada KPA/ Satker untuk melakukan revisi DIPA.

3. Setelah mendapat Surat Persetujuan Pembukaan L/C, KPA/Satker mengajukan Pembukaan L/C ke BI dengan persyaratan :
a. fotokopi PKPBJ ;
b. fotokopi daftar barang/jasa yang dikontrakkan;
c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

4. BI membuka L/C dengan nilai sebesar yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pembukaan L/C yang diterbitkan oleh KPPN KPH. Namun, BI tidak ada keterangan berapa waktu yang diperlukan oleh BI dalam membuka L/C sejak diterima dari KPA/ Satker.

5. BI menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembukaan L/C kepada KPA/ Satker dan KPPN KPH untuk dicatat dalam daftar pengawasan L/C.

6. Selanjutnya BI membuka Rekening Obligo Penampungan Sementara dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menampung dana untuk dibayarkan ke Bank Koresponden berdasarkan SP2D jika ada tagihan L/C.

 

C.b. Alur Pembayaran L/C yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

Pada alur pembayaran L/C ini dapat dijelaskan bahwa proses pembayarannya dilakukan melalui mekanisme LS dimana KPA/ Satker mengajukan SPM-LS kepada KPPN KPH untuk dibayarkan kepada Rekening Obligo Penampungan Sementara dalam Valuta Asing setelah ada pemberitahuan tertulis dari BI atas tagihan dari supplier/penyedia barang melalui Bank Koresponden, dan BI akan mentransfer dana tersebut ke Rekening Bank Korespondennya. Selanjutnya BI akan menyampaikan Nota Disposisi kepada KPA/ Satker dan KPPN KPH untuk dicatat sebagai realisasi L/C pada pengawasan L/C.

Perlu diketahui dan sangat penting untuk disampaikan bahwa Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni dengan Mekanisme Letter of Credit (L/C) ini bisa dilaksanakan oleh KPPN Mitra Kerja Satker, dalam hal ini selain KPPN KPH, namun masih dalam lingkup KPPN di wilayah kerja DKI Jakarta seperti KPPN Jakarta I, II, III, IV, V, VI, dan VII seperti tertuang dalam PMK Nomor 263/PMK.05/2015 BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Ayat (4).

D.Permasalahan Mekanisme L/C yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

Dalam prosesnya, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:
1. Peraturan perbankan negara setempat (negara penyedia barang) tidak dapat menerima transfer pembayaran dari negara lain;
2. Proses pembuatan Surat Persetujuan Pembukaan L/C pada KPPN masih manual sehingga bisa terjadi kesalahan atas nilai tagihan yang tercantum dalam surat tersebut.
3. Pencatatan realisasi L/C pada pengawasan L/C masih manual;
4. PMK ini tidak mengatur perpanjangan masa berlaku L/C atau rinciannya;
5. Kurangnya pengetahuan dari pegawai/ pejabat KPPN tentang mekanisme L/C.

E. Analisis Permasalahan
1. Peraturan perbankan negara setempat (negara penyedia barang) tidak dapat menerima transfer pembayaran dari negara lain
Proses pembelian barang dari luar negeri dengan mekanisme L/C tidak mudah dilakukan karena menyangkut hubungan ekonomi negara. Mata uang suatu Negara bisa menjadi salah satu kendala tidak terjadinya kontrak jual/beli barang kedua Negara sebab ada beberapa Negara yang tidak menerima mata uang Negara lain. Contohnya adalah jika kita melakukan kontrak/perjanjian perdagangan dengan Rusia dengan menggunakan mata uang USD untuk membeli peralatan alutsista, maka mata uang USD tersebut tidak dapat masuk ke Rusia karena adanya larangan dari Pemerintah Amerika Serikat. Hal ini tentunya menimbulkan hambatan dalam proses kerjasama ekonomi suatu Negara.

2. Proses pembuatan Surat Persetujuan Pembukaan L/C pada KPPN masih manual
Proses pembuatan Surat Persetujuan Pembukaan L/C pada KPPN yang masih manual dapat menimbulkan kesalahan dalam pengetikan nilai tagihan yang tercantum dalam surat tersebut, termasuk nilai kurs-nya. Jika hal ini terjadi, maka konsekuensi yang terjadi adalah surat tersebut akan dikembalikan oleh BI dan hal ini akan menimbulkan keterlambatan dalam proses pembayaran tagihan kepada pihak supplier yang berada di luar negeri sehingga akan berdampak negatif pada nama baik Negara Indonesia.

3. Pencatatan realisasi L/C pada pengawasan L/C masih manual
Sama halnya dengan poin 2 diatas bahwa proses manual akan menimbulkan kesalahan dalam pencatatan realisasi pada pengawasan L/C. Hal ini tentunya akan menurunkan nilai akuntabilitas pengawasan L/C.

4. PMK tidak mengatur perpanjangan masa berlaku L/C atau perubahan rincian yang diperlukan.
Hal ini biasanya terjadi pada kontrak multiyears yang tanpa sepengetahuan KPPN, masa berlaku L/C sudah berakhir atau adanya perubahan rincian pada Surat Persetujuan Pembukaan L/C yang menyesuaikan nilai rupiah L/C dan ketersediaan pagu DIPA setiap tahunnya. Hal ini biasanya diketahui jika ada tagihan oleh supplier melalui pemberitahuan dari BI bahwa masa berlaku L/C telah berakhir atau diketahui oleh KPPN bahwa pagu DIPA tidak cukup atau rincian lainnya pada surat tersebut. Akibatnya proses pembayaran juga akan terlambat sebab dibutuhkan proses yang lebih panjang lagi dalam proses memperpanjang masa berlaku L/C atau ralat perbaikan rincian lainnya yaitu KPA/Satker harus menyampaikan surat ralat atas perubahan pada Surat Persetujuan Pembukaan L/C kepada KPPN dan KPPN akan meralat Surat Persetujuan Pembukaan L/C dimaksud yang untuk selanjutnya disampaikan ke BI.

5. Kurangnya pengetahuan dari pegawai/ pejabat KPPN tentang mekanisme L/C
PMK ini berlaku untuk pembayaran kontrak dengan mekanisme L/C yang bersumber dari Rupiah Murni bagi KPPN di wilayah kerja DKI Jakarta. Namun, masih banyak pegawai/ pejabat KPPN yang belum memahami proses mekanisme L/C ini sehingga dikhawatirkan timbulnya kesalahan dalam memproses pembayaran tagihan melalui mekanisme L/C.

F. Alternatif Pemecahan Masalah
Berdasarkan analisis permasalahan diatas, dapat disampaikan beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:
a. Peraturan perbankan negara setempat (negara penyedia barang) tidak dapat menerima transfer pembayaran dari negara lain
Sebelum melakukan kontrak/ perjanjian pengadaan barang/ jasa, Pihak KPA/ Satker harus melakukan penelitian lebih dahulu tentang kondisi ekonomi negara para supplier, apakah dapat menerima mata uang pembayaran dalam kontrak atau tidak, sehingga tidak menimbulkan masalah pada pembayaran.

b. Proses pembuatan Surat Persetujuan Pembukaan L/C pada KPPN masih manual
Untuk menghindari kesalahan dalam pengetikan nilai tagihan yang tercantum dalam surat tersebut, termasuk nilai kurs-nya, sebaiknya dibuatkan sistem aplikasi yang dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam proses pembayaran tagihan kepada pihak supplier yang berada di luar negeri dan memberikan berdampak positif bagi nama baik Negara Indonesia.

c. Pencatatan realisasi L/C pada pengawasan L/C masih manual
Sistem aplikasi yang sama seperti pada poin b diatas, juga bisa digunakan untuk pengawasan realisasi L/C sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengawasan L/C.

d. PMK tidak mengatur perpanjangan masa berlaku L/C atau perubahan rincian yang diperlukan
Harus segera dilakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 dalam hal masa berlaku L/C atau perubahan rincian pada Surat Persetujuan Pembukaan L/C, khususnya untuk kontrak/perjanjian multiyears yaitu perubahan rincian Surat Persetujuan Pembukaan L/C dapat dilakukan setiap awal tahun untuk menyesuaikan kondisi kontrak/ perjanjian pada kegiatannya.

e. Kurangnya pengetahuan dari pegawai/ pejabat KPPN tentang mekanisme L/C
Harus dilakukan sosialisasi atau pendidikan dan latihan kepada seluruh pegawai/ pejabat KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat, khususnya KPPN di wilayah kerja DKI Jakarta sehingga akan memiliki kompetensi yang baik dalam pemrosesan L/C yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

G. Kesimpulan
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kelima alternatif pemecahan masalah diatas harus SEGERA dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahn yang mungkin terjadi di masa datang dan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan serta nilai kepercayaan Negara lain kepada Indonesia dalam perdagangan ekonomi luar negeri, khususnya yang melalui mekanisme L/C.

 

Salam,

Zaenal Mutaqien


error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia