Pengumuman Terbaru

Informasi Kegiatan Sedang Dilaksanakan Terbaru

Belanja Pemerintah Pusat

Jakarta, 25/09/2019 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 fokus belanja pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Hal itu ia sampaikan saat acara Konferensi Pers APBN KiTa di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Selasa (24/09). “Untuk belanja tahun 2020 seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden, fokusnya adalah di 5 area. (Salah satunya adalah) SDM yang berkualitas, makanya kita fokusnya tetap di pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman,” kata Menkeu. Ia mengatakan, sektor pendidikan difokuskan [...]

Read more...

JURNAL Penyesuaian SAIBA

Jurnal Penyesuaian pada SAIBA dibagi menjadi 3, yaitu : Jurnal Penyesuaian Neraca adalah Jurnal Penyesuaian untuk sesama akun-akun di dalam Neraca (pergeseran debet-kredit dalam neraca). Jurnal ini akan berpengaruh pada Laporan Neraca. Jurnal Penyesuaian adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi penyesuaian kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, baik debet maupun kredit. Jurnal ini akan berpengaruh pada Laporan Neraca dan Laporan Operasional. Jurnal Koreksi adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi koreksi kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit. Penjadwalan [...]

Read more...

Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS sering juga disebut Chart of Accounts (CoA). Dasar hukum dari Bagan Akun Standar  adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar. Download PMK Nomor : 214/PMK.05/2013 Adapun klasifikasi dalam Bagan Akun Standar  meliputi 12 (dua belas) segmen sebagai berikut : Segmen Satker (6 digit), yaitu kode unit yang bertanggung jawab terhadap [...]

Read more...

Batas Pelaporan Pajak

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup [...]

Read more...

DBH Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari : Kehutanan; Pertambangan Umum; Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi. Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis [...]

Read more...

DBH Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 [...]

Read more...

Bea Materai

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain [...]

Read more...
error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia