Informasi Lain-Lain

Informasi Berisikan Berita Lain- lain Kegiatan Kppn Bandung II

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP versi 16.0 tanggal 03 Agustus 2020

Update GPP/BPP/DPP  versi 16.0 tanggal 03 Agustus 2020 merupakan penyesuaian Aplikasi terkait dengan : Perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Penambahan referensi Tunjangan Jabatan  Fungsional Penilai Pemerintah (SE-57/PB/2020) HAL PENTING SEBELUM UPDATE Sebelum melakukan update Aplikasi WAJIB melakukan backup Aplikasi dan database terlebih dahulu, jaga-jaga jika proses update mengalami kegagalan : Copy folder C:\AplGajiSatker ke dalam flashdisk/hardisk external Copy folder MyGPP ke dalam flashdisk/hardisk external dengan terlebih dahulu mematikan service dengan mengklik kanan mouse pada file mysql_uninstall.bat lalu pilih Run As Administrator. Selanjutnya hidupkan lagi service MyGPP dengan jalan mengklik kanan [...]

Read more...

Update Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.1, SIMAK BMN Versi 19.1, dan Persediaan Versi 19.0.1

Berikut kami sampaikan Rilis Update Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.1, SIMAK BMN Versi 19.1, dan Persediaan Versi 19.0.1 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Semester I Tahun 2019. SAIBA Versi 19.0.1: 1. Penambahan akun 811137, 391151. 2. Penambahan ref jurnal umum 391151, 491511, 593311 3. Perbaikan koneksi ke SAS 2019 (wajib update SAS versi 19.0.6) 4. Perbaikan menu Rekonsiliasi BMN 5. Perubahan validasi terima ADK SIMAK-BMN untuk pengecekan versi Aplikasi SIMAK. 6. Perbaikan proses pengambilan saldo awal (wajib ambil saldo awal ulang bagi satker terdampak). 7. Perubahan [...]

Read more...

Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA Versi 20.0.0

Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA Versi 20.0.0 Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA Versi 20.0.0 wajib digunakan secara bersama-sama dan satker tidak diperkenankan menggunakan aplikasi versi lama (versi sebelum 20.0.0) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020.Update Via GdriveInstaller Aplikasi PersediaanUpdate Via PerbenPetunjuk Teknis AplikasiUpdate HAI DJPBUpdate HAI DJPB

Read more...

PPh Pasal 4 ayat 2

PENJELASAN UMUM Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara [...]

Read more...

PPh Pasal 23

PENJELASAN UMUM Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara [...]

Read more...

PPh Pasal 21

PENJELASAN UMUM Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara [...]

Read more...

PENJELASAN PPN

PENJELASAN UMUM Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara [...]

Read more...
error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia