Berita dan Kegiatan

TRANSFER KE DAERAH

Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK, Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.

Read more...

Belanja Pemerintah Pusat

Jakarta, 25/09/2019 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 fokus belanja pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Hal itu ia sampaikan saat acara Konferensi Pers APBN KiTa di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Selasa (24/09). “Untuk belanja tahun 2020 seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden, fokusnya adalah di 5 area. (Salah satunya adalah) SDM yang berkualitas, makanya kita fokusnya tetap di pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman,” kata Menkeu. Ia mengatakan, sektor pendidikan difokuskan [...]

Read more...

JURNAL Penyesuaian SAIBA

Jurnal Penyesuaian pada SAIBA dibagi menjadi 3, yaitu : Jurnal Penyesuaian Neraca adalah Jurnal Penyesuaian untuk sesama akun-akun di dalam Neraca (pergeseran debet-kredit dalam neraca). Jurnal ini akan berpengaruh pada Laporan Neraca. Jurnal Penyesuaian adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi penyesuaian kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, baik debet maupun kredit. Jurnal ini akan berpengaruh pada Laporan Neraca dan Laporan Operasional. Jurnal Koreksi adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi koreksi kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit. Penjadwalan [...]

Read more...

Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS sering juga disebut Chart of Accounts (CoA). Dasar hukum dari Bagan Akun Standar  adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar. Download PMK Nomor : 214/PMK.05/2013 Adapun klasifikasi dalam Bagan Akun Standar  meliputi 12 (dua belas) segmen sebagai berikut : Segmen Satker (6 digit), yaitu kode unit yang bertanggung jawab terhadap [...]

Read more...

Batas Pelaporan Pajak

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup [...]

Read more...

DBH Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 [...]

Read more...

Bea Materai

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain [...]

Read more...

Ngawangkong Time – KPPN Bandung II

Today is Wednesday… ​So…it’s time to Ngawangkong, Let’s go guys… ​What the meaning of ‘Ngawangkong’? ​Ngawangkong just only in KPPN Bandung 2. Ngawangkong is a term in Sundanese which means casual conversation. T​he event has been held twice. Ngawangkong is held every Wednesday last week. The purpose of holding the event is to absorb the aspirations of every employee and PPNPN through a relaxed and intimacy relationship. ​Before the event begins, first the employees and PPNPN do a relaxing walk around the KPPN [...]

Read more...

Evaluasi Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni dengan Mekanisme Letter of Credit (L/C)

A. Pendahuluan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni terbit karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembukaan L/C yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan pencatatan serta pelaporan dana transaksi L/C dimaksud. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya pencairan dana RM melalui penerbitan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme L/C kepada Pihak Ketiga di luar negeri dari Satker BATAN [...]

Read more...

Our PKL Story

Awalnya, dua bulan PKL terasa lama bagi kami. Begitu banyak kekhawatiran di benak kami, seperti, bagaimana jika kami tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik? Namun, kini satu bulan telah berlalu tanpa terasa. Hari pertama bertugas, kami disambut dengan sangat baik. Sejak itu, kami menjadi yakin jika PKL merupakan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat dan membuat kami betah di sini. Hari demi hari berlalu dan kami sudah hafal kebiasaan disini. Setiap pagi, diadakan Morning Briefing yang berisi one day one information [...]

Read more...

Kegiatan Santunan Anak Yatim – KPPN Bandung II Dalam Hari Bakti Perbendaharaan 2019

“ KPPN BANDUNG II PEDULI ANAK YATIM “ Bandung (28/2/2019). Dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Bakti PerbendaharaanTahun 2019 yang di isi dengan beberapa kegiatan positif, KPPN Bandung II menutup kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019 dengan mengadakan bakti sosial kunjungan dan pemberian santunan kepada anak yatim. Kali ini acara bakti sosial kunjungan dan pemberian santunan kepada anak yatim diselenggarakan di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Bandung yang berlokasi di jalan Purnawarman No.25 Bandung. Panti asuhan ini di huni oleh ± 61 [...]

Read more...

KEGIATAN DONOR DARAH DALAM RANGKA PERBENDAHARAAN BERBAGI HARI BAKTI PERBENDAHARAAN TAHUN 2019 – KPPN Bandung II

  “ GIVE BLOOD  SAVE LIFE “ Dalam rangkaian acara memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, KPPN Bandung II melaksanakan kegiatan “Perbendaharaan Berbagi” yaitu dengan mengadakan acara donor darah dan santunan kepada anak yatim piatu. Pelaksanaan acara donor darah dalam rangka kegiatan “Perbendaharaan Berbagi” dilaksanakan di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung bertempat di Jl. Aceh No. 79 Bandung pada tanggal 19 Februari 2019 dan di ikuti oleh 25 orang pendonor yang berasal dari karyawan/ karyawati KPPN Bandung II, pegawai PPNPM, [...]

Read more...

Senam Bersama Hari Bakti Perbendaharaan pada KPPN Bandung II Tahun 2019

KPPN Bandung II mengadakan Senam Bersama Satker Mitra Kerja dalam rangka Hari Bakti Perbendahraan Tahun 2019 yang dilaksanakan di halaman KPPN Bandung II pada hari Jumat, 15 Februari 2019. Senam Bersama ini diikuti oleh sekitar 70 peserta dengan 20 Satker Mitra Kerja KPPN Bandung II. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Bandung II, Bapak Zamruddin. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan mitra kerja guna menunjang kinerja yang lebih baik. Pada acara ini [...]

Read more...

Kode Etik Ditjen Perbendaharaan

Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-247/PB/2016, tujuan kode etik tersebut adalah : 1.Meningkatkan disiplin pegawai; 2.Menjamin terpeliharanya tata tertib; 3.Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yg kondusif; 4.Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang professional; 5.Meningkatkan citra dan kinerja pegawai; 6.Menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas organisasi Ditjen Perbendaharaan;   Kode etik Ditjen Perbendaharaan : A. ETIKA DALAM BERNEGARA 1.Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2.Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara; 3.Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4.Menaati [...]

Read more...

Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 pada Kanwil DJPb dan KPPN

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga serta optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2019, maka telah disusun Langkah-langkah koordinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN sejalan dengan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: a. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran; b. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran; c. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran; d. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan; e. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan; f. Meningkatkan ketertiban penyampaian [...]

Read more...

KPPN Bandung II Goes To School – Perbendaharaan Menyapa 2019

KPPN Bandung II menyelenggarakan kegiatan Perbendaharaan Menyapa “KPPN Bandung II Goes To School” pada tanggal 30 Januari 2019. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Kegiatan Sosial yang diselenggarakan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2019. Tahun ini, kami diberikan kesempatan untuk Menyapa adik-adik MTsN 2 Kota Bandung, yang merupakan salah satu Mitra Satuan Kerja KPPN Bandung II. Perbendaharaan Menyapa kali ini dihadiri lebih dari 80 siswa yang merupakan anggota ekstrakurikuler OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan MPK (Majelis Perwakilan Kelas). [...]

Read more...

Tasyakuran KPPN Bandung II – Refleksi Perbendaharaan Tahun 2019

Berdasarkan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-106/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, pada tanggal 23 Januari 2019 KPPN Bandung II menyelenggarakan Tasyakuran sebagai salah satu kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019. Tema yang diusung pada Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019 ini adalah “Tingkatkan Sinergi Untuk Kemakmuran Negeri”. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala KPPN Bandung II Bapak ZAMRUDDIN. Beliau menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Satker Mitra Kerja KPPN Bandung II atas kerjasamanya atas [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Versi 15.0 Per (26 Juni 2020)

Update GPP (PNS)/BPP (Polri)/DPP (TNI) versi 15.0 tanggal 26 Juni 2020 merupakan penyesuaian Aplikasi GPP/BPP/ DPP terkait dengan: Penihilan Potongan Taperum mulai bulan Agustus 2020 untuk PNS Pengalihan satker pemotong/pemungut iuran bpjs khusus untuk pegawai dengan kedudukan dipekerjakan pada satker baru (kode kedudukan 08) , yang mana semula di potong pada satkerk asal dan satker baru menjadi hanya di potong/pungut pada  satker asal saja. Penambahan referensi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan-RB No. 3 tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 21 tahun 2019 tentang [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP 2020 Versi 13.0 Per ( 12 Mei 2020 )

Update Aplikasi GPP (PNS) versi 13.0 tanggal 12 Mei 2020 ini  yakni perbaikan  Update GPP (PNS) 2020 versi 12.0 tanggal 08 Mei 2020 terkait diterbitkannya Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan  ND-343/PB/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Pembayaran THR PNS, Prajurit TNI,Anggota POLRI , Pegawai Non-PNS,Penerima Pensiun  dan Tunjangan serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan nonpegawai ASN Tahun 2020. Perbaikan tersebut mencakup : Perbaikan Proses THR untuk pegawai dengan status dipekerjakan satker asal maupun dipekerjakan satker baru. Perubahan Filter Daftar Tunjangan Jabatan yang Tidak Berhak mendapatkan THR 2020 , Di bawah [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP 28-01-2020

Update GPP (PNS)/BPP (Polri)/DPP (TNI) versi 15.0 tanggal 26 Juni 2020 merupakan penyesuaian Aplikasi GPP/BPP/ DPP terkait dengan: Penihilan Potongan Taperum mulai bulan Agustus 2020 untuk PNS Pengalihan satker pemotong/pemungut iuran bpjs khusus untuk pegawai dengan kedudukan dipekerjakan pada satker baru (kode kedudukan 08) , yang mana semula di potong pada satkerk asal dan satker baru menjadi hanya di potong/pungut pada  satker asal saja. Penambahan referensi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan-RB No. 3 tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 21 tahun 2019 tentang [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP 2020 Versi 13.0 Per Tanggal 12 Mei 2020

Update Aplikasi GPP (PNS) versi 13.0 tanggal 12 Mei 2020 ini  yakni perbaikan  Update GPP (PNS) 2020 versi 12.0 tanggal 08 Mei 2020 terkait diterbitkannya Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan  ND-343/PB/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Pembayaran THR PNS, Prajurit TNI,Anggota POLRI , Pegawai Non-PNS,Penerima Pensiun  dan Tunjangan serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan nonpegawai ASN Tahun 2020. Perbaikan tersebut mencakup : Perbaikan Proses THR untuk pegawai dengan status dipekerjakan satker asal maupun dipekerjakan satker baru. Perubahan Filter Daftar Tunjangan Jabatan yang Tidak Berhak mendapatkan THR 2020 , Di bawah [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Versi 15.0 Tanggal 26 Juni 2020

Update GPP (PNS)/BPP (Polri)/DPP (TNI) versi 15.0 tanggal 26 Juni 2020 merupakan penyesuaian Aplikasi GPP/BPP/ DPP terkait dengan: Penihilan Potongan Taperum mulai bulan Agustus 2020 untuk PNS Pengalihan satker pemotong/pemungut iuran bpjs khusus untuk pegawai dengan kedudukan dipekerjakan pada satker baru (kode kedudukan 08) , yang mana semula di potong pada satkerk asal dan satker baru menjadi hanya di potong/pungut pada  satker asal saja. Penambahan referensi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan-RB No. 3 tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 21 tahun 2019 tentang [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Versi 15.1 Tanggal 3 Juli 2020

Dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan Update GPP (PNS) versi 15.1 tanggal 03 Juli 2020, perbaikan ini mencakup : Perbaikan kekurangan gaji yang muncul angka minus  potongan taperum pada cetakan daftar gaji Perbaikan perhitungan potongan gaji susulan periode gaji sampai dengan juli 2020 (untuk gaji susulan lebih dari 1 bulan) HAL PENTING SEBELUM UPDATE Sebelum melakukan update Aplikasi WAJIB melakukan backup Aplikasi dan database terlebih dahulu, jaga-jaga jika proses update mengalami kegagalan : Copy folder C:\AplGajiSatker ke dalam flashdisk/hardisk external Copy folder MyGPP ke dalam flashdisk/hardisk external dengan terlebih dahulu [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP versi 16.0 tanggal 03 Agustus 2020

Update GPP/BPP/DPP  versi 16.0 tanggal 03 Agustus 2020 merupakan penyesuaian Aplikasi terkait dengan : Perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Penambahan referensi Tunjangan Jabatan  Fungsional Penilai Pemerintah (SE-57/PB/2020) HAL PENTING SEBELUM UPDATE Sebelum melakukan update Aplikasi WAJIB melakukan backup Aplikasi dan database terlebih dahulu, jaga-jaga jika proses update mengalami kegagalan : Copy folder C:\AplGajiSatker ke dalam flashdisk/hardisk external Copy folder MyGPP ke dalam flashdisk/hardisk external dengan terlebih dahulu mematikan service dengan mengklik kanan mouse pada file mysql_uninstall.bat lalu pilih Run As Administrator. Selanjutnya hidupkan lagi service MyGPP dengan jalan mengklik kanan [...]

Read more...

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP 2020 Versi 17.0 Tanggal 5 Oktober 2020

Telah dilakukan update/penyesuaian referensi dan penyesuaian validasi pada aplikasi GPP/DPP 2020 versi 17.0 pada tanggal 5 Oktober 2020 . Adapun perubahan atas update tersebut adalah sebagai berikut: Penyesuaian perhitungan terkait penihilan potongan Taperum (PNS) Penambahan referensi tunjangan jabatan fungsional: Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (Permenpan no. 51 Tahun 2018) Analisis Perbendaharaan Negara (Permenpan no. 52 Tahun 2018) Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (Permenpan no. 53 Tahun 2018) Pranata Keuangan APBN (Permenpan no. 54 Tahun 2018) Update Via GdriveUpdate Via PerbenUpdate HAI DJPB

Read more...
error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia